·

KAKUM PUSPENERBAD BERIKAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG NETRALITAS TNI DALAM PEMILU TAHUN 2024

KAKUM PUSPENERBAD BERIKAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG NETRALITAS TNI DALAM PEMILU TAHUN 2024

Kepala Hukum Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Kakum Puspenerbad) Letkol Chk Eko Wahyu Hidayat, S.H., M,H. memberikan penyuluhan hukum tentang netralitas TNI dalam Pemilu Tahun 2024, dilaksanakan setelah selesai apel pengecekan bagi Prajurit Mapuspenerbad dan Balakada dilapangan Apel Mapuspenerbad, Pondok Cabe, Tagerang Selatan, Banten. Kamis (30/11/2023).

Kakum Puspenerbad yang didampingi Kasi binkum Puspenerbad Mayor Chk Tubagus Chaulani, S.H. menyampaikan bahwa Netralitas TNI dalam pemilu tahun 2024 bagi Prajurit dan PNS Puspenerbad adalah Harga Mati tidak ada tawar-menawar, bagi yang melanggar akan mendapat sangsi hukum dan tindakan tegas dari Pimpinan TNI, apa lagi rangkaian pelaksanaan pemilu tahun 2024 sudah mulai berjalan.

Adapun materi penyuluhan hukum yang disampaikan di antaranya: satu bagi prajurit dan PNS bersikap netral, tidak memihak kepada salah paslon; dua, tidak mengarahkan atau berkomentar tentang paslon di sosmed; tiga, tidak berada di tempat pemungutan suara; empat, tidak memberikan fasilitas dinas untuk kepentingan kampanye;, dan lima, tidak memasang atribut partai atau foto paslon di asrama dan dikenderaan dinas serta di alutsista militer lainnya.Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan prajurit dan PNS lingkungan TNI dapat berakibat pada sanksi administrasi,disiplin ataupun pidana.

Turut hadir pada acara penyuluhan hukum tersebut, Dirum Puspenerbad, Para Dirbin, Pamen Ahli, Kapen, Kasetum, Dandenma serta para perwira, bintara, tamtama dan PNS Puspenerbad yang ikut melaksanakan apel pagi. Secara umum pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terlaksana dengan aman, tertib dan lancar. (Pen Puspenerbad)